Kades Se-Trenggalek Lurug DPRD

Reporter : Dhimas

Trenggalek - Alkokasi dana padat karya sebesar Rp 25 juta per desa pada APBD Trenggalek 2010 terus menuai protes dari perangkat desa. Siang tadi, senin (27/9/2010) puluhan kepala desa se kabupaten Trenggalek nglurug ke kantor DPRD setempat untuk meminta kejelasan. Namun aksi tersebut tidak membuahkan hasil, karena pimpinan DPRD tidak ada di tempat .

Sumarni ,salah satu anggota paguyuban perangkat desa Trenggalek (PPDT) mengatakan ,kedatangannya ke gedung dewan saat ini untuk meminta kejelasan tentang keputusan DPRD Trenggalek yang hanya menyetujui dana padat karya menjadi Rp 25 juta per desa padahal sebelum pemilihan bupati Trenggalek yang lalu bupati Trenggalek Soeharto menjanjikan akan menggelontorkan dana padat karya sebesar Rp 60 juta per desa.

"Waktu itu pak bupati ngomong dana padat karya Rp 60 juta per desa tapi kenapa sekarang kok tiba tiba dipotong tinggal Rp 25 juta ada apa ini " Katanya.

Puluhan perangkat desa yang sedianya ingin menemui ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas hanya tertahan di depan gedung dewan, pasalnya pimpinan DPRD tersebut tengah mengikuti rapat di Surabaya.

"Pokoknya akbar abas harus datang dan temui kami disini,kalau tidak lebih baik mundur" teriak salah satu anggota PPDT.

Melihat suasana semakin memanas ,salah satu anggota DPRD Trenggalek , Sukarti mencoba menemui pengunjuk rasa. Di hadapan puluhan massa ia meyampaikan ,anggota DPRD yang ada tidak bisa berbuata bnyak , karena pimpinan dewan tidak ada di tempat. Politisi PDIP ini meminta agar massa datang kembali ke gedung dewan beberapa hari kedepan.

"Kami tidak bisa berbuat banyak , karena tidak mendapatkan delegasi dari pimpinan , bagaimana kalau bapak bapak datang kembali kesini setelah pimpinan dewan ada" kata Sukarti .

Mendapatkan pernyataan tersebut massa tidak bergeming , mereka tetap pada pendirianya untuk bertemu pimpinan dewan.

Karena tak menemui jalan keluar akhirnya perwakilan PPDT mencoba bernegosiasi dengan staf sekretariat DPRD Trenggalek. Namun dari pertemuan tersebut juga menemui jalan buntu. Akhirnya puluhan pemimpin desa tersebut memilih membubarkan diri dan datang kembali ke DPRD Trenggalek kamis depan.

"Tadi teman teman sepakat akan kesini lagi hari kamis dan kami meminta bisa bertemu ketua DPRD sebelum pelantikan Bupati Trenggalek kata Sumarni.

Seperti diketahui , aksi puluhan kepala desa tersebut merupakan lanjutan aksi sebelumnya seminggu yang lalu. Saat itu ketua DPRD Trenggalek Akbar Abas mengaatakan keputusan pengalokasian dana padat karya sebesar Rp 25 juta per desa tersebut sudah final tinggal menugggu persetujuan gubernur.

Sementara terkait pemangkasan dari Rp 60 jta menjadi Rp 25 juta dikarenakan terganjal oleh keppres nomor 80 tahun 2003 ang mana setiap anggaran diatas Rp 50 juta harus dilaksanakan melalui lelang. Sehingga dana tersebut diubah menjadi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 25 juta per desa. (dim)