BUPATI TRENGGALEK EVALUSASI KINERJA PEMERINTAHANNYA

Trenggalek, 31/10 (ADSFM) - Pasangan Bupati serta Wakil Bupati Trenggalek, Jawa Timur Mulyadi Wr dan Kholiq mulai melakukan evaluasi kinerja satu tahun pemerintahannya.

"Dalam rapat dinas beberapa waktu yang lalu pak bupati menyampaikan, evaluasi kinerja jajaran SKPD tersebut akan dilakukan sekitar sampai dengan Desember tahun ini," kata Kabag Humas Pemkab Trenggalek, Yoso MIhardi, Senin.

Ia menjelaskan, evaluasi kinerja tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pasangan MK (Mulyadi-Kholiq).

"Berhubung yang melaksanakan kebijakan bupati maupun wakil bupati ini adalah para kepala SKPD, otomatis evaluasi juga menyangkut kinerja kepala SKPD," katanya menjelaskan.

Hasil pemeriksaan intern tersebut diharapkan dapat diketahui pada akhir tahun 2011 ini, sehingga bupati dapat segera mengambil langkah dalam mengoptimalkan kinerjanya selama empat tahun mendatang.

"Kalau kebijakan apa keputusan apa yang akan dimabil kami belum tahu, tapi yang jelas bupati tidak akan tinggal diam terhadap kinerja kepala dinas yang kurang maksimal," kata Yoso.

Juru bicara pemkab Trenggalek ini mengaku tidak menutup kemungkinan Mulyadi akan menggeser maupun memutasi pimpinan SKPD serta jajaranya yang memiliki kinerja buruk.

"Bisa jadi akan ada mutasi karena mungkin posisinya kurang tepat, tapi hal itu bagi kami merupakan hal yang biasa dan sangat wajar. Semuanya akan ditentukan setelah hasil evaluasinya nanti diketahui," ucap pri asli Gandusari ini.

Selain kinerja jajaran SKPD, bupati Mulyadi juga telah mengevaluasi efisiensi beberapa lembaga dan kantor dinas di lingkup Pemkab Trenggalek.

"Saat ini kami tengah mengusulkan 13 ranperda (rancnangan peraturan daerah) ke DPRD, beberapa diantaranya tentang kelembagaan di pemkab," katanya.

Yoso menyampaikan beberapa kantor dinas rencananya akan dipecah menjadi dua, hal itu dilakukan karena kinerjanya selama ini dinilai tidak terfokus dan kurang maksimal.

"Contohnya, DPPKAD (dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) akan dipisah menjadi dua, pengelolaan keuangan berdiri sendiri dan pengelolaan asset juga menjadi dinas sendiri," kata Yoso mejelaskan.