Trenggalek, 4/10 (ADSFM) - Pemerintah kabupaten Trenggalek, mengandadeng Ikatan Keluarga Asal Trenggalek (IKAT) Jakarta untuk mendorong realisasi pembangunan bendungan Tugu.
"Kemarin disela-sela acara pentas kesenian di TMII (taman mini Indonesia Indah) pak bupati Mulyadi melakukan rapat koordinasi dengan anggota IKAT Jakarta," kata Kabag Humas Pemkab Trenggalek Yoso Mihardi.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah tokoh di pemerintahan pusat tersebut, bupati, Mulyadi meminta agar tokoh asal Trenggalek itu ikut mendorong pemerintah pusat segera mewujudkan pembangunan bendungan Tugu dan jalur lintas selatan (JLS).
"Informasi terakhir kalau untuk bendungan Tugu, saat ini tinggal menunggu penganggaran, sedangkan JLS kami anggap penting karena untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat pesisir selatan," katanya.
Yoso menambahkan, sejumlah tokoh asli Trenggalek tampak antusias dan menyambut baik ajakan bupati untuk mendorong pembangunan daerah kelahiran tersebut.
"Kebetuan Pak priyo Budi santoso (DPR) juga hadir serta sejumlah tokoh dari kementerian keuangan, pendidikan, Perhutani dan kementerian yang lainya,"kata Yoso merinci.
Menurutnya saat rapat koordinasi tersebut muncul ide untuk mengumpulkan anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Jatim VII untuk bersama-sama mendorong percepatan dua mega proyek itu.
"Pak Priyo Budi Santoso sudah bersedia untuk memfasilitasi pertemuan itu, jadi nanti tidak memandang asal partainya asalkan dari dapil VII maka diajak bersama-sama untuk menggolkan pembangunan bendungan dan JLS," jelas Yoso.
Bendungan Tugu rencananya akan di bangun di desa Nglinggis Kecamatan Tugu, pembangunaan tersebut diproyeksikan untuk mengurangu 50 persen banjir bandang yang rutin terjadi di wilayah Trenggalek serta untuk mengairi ribuan hektare lahan pertanian.
"Beberapa waktu yang lalu kementarian pekerjaan umum sudah melakukan studi larap serta analisa dampak sosial, dari kedua studi itu kelihatanya tidak ada masalah yang menonjol, sehingga proyek dinilai sangat layak," tutur Yoso.
Tahap pembangunan proyek nasional itu diperkirakan akan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 500 miliar, yanhg diambilkan dari dana APBN.
"Seluruh pendanaan pembangunan ditanggung oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk membebaskan lahan. kata Yoso Mihardi.
0 komentar:
Posting Komentar