Tujuh kegiatan Kok Mendahului Anggaran ?

Reporter : Dhimas Saputra

Trenggalek - Tujuh kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Trenggalek dipertanyakan kalangan DPRD , karena dikerjakan mendahului anggaran.

Pertanyaan tersebut disampaikan dalam laporan pandangan fraksi Demokrat terhadap nota perubahan APBD 2010. Yang telah disampaikan Bupati Trenggalek beberapa waktu yang lalu.

Dalam pandanganya fraksi Demokrat yang dibacakan Sugino Pujosemito, tujuh kegiatan tersebut diantaranya,pengembangan poskesdes di dinas kesehatan, kegiatan-kegiatan bersumber dana fungsional di RSUD dr. Soedomo, penambahan belanja hibah ke panwaslu, pembentukan lembaga keuangan mikro koperasi wanita di Dinas Koperindag tamben, pendataan tenaga honorer di BKD, serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

Fraksi Demokrat menduga munculnya keputusan DPRD tersebut tanpa melaui rapat kelengkapan dewan.

"kegiatan ini benar benar sudah dilakukan danselesai 100 persen ,sehingga kami ragukan prosedur dan mekanisme yang menjadi dasar pelaksanaanya" kata mantan pengacara ini.

Dalam pendanganya Partai yang dipimpin Lamuji ini juga mengaku keberatan dengan rencana pembangunan lapangan tenis indoor senilai Rp 1.5 miliar yang diajukan oleh pihak eksekutif , karena hal tersebut bukan merupakan kegiatan yang penting untuk masyarakat.

Selain itu FPD juga tidak setuju dengan rencana pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 2 miliar, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemborosan keuangan negara.

Sementara itu Fraksi PDIP menyoroti tentang pengelolaan BUMD dan PDAU yang dinilai gagal , karena hasil yang didapatkan pemerintah tidak sebanding dengan investasi yang ditamankan. F-PDIP mencontohkan pengelolaan Aporek Jwalita serta PDAM yang hingga kini belum secara nyata memberikan keuntungan ke pemerintah.

Sedangkan beberapa PDAU yang dinilai kurang berhasil adalah Pabrik Es di Prigi dan Munjungan karena gungga kini belum bisa di operasikan.

"Kenapa hal ini bisa terjadi" ucap agung Supriyanto.

Selain itu partai berlambang banteng tersebut juga menyentil target peningkatan pajak dan retribusi daerah. karena kenyataan dilapangan kondisi obyek pengahasil pajak tersebut kurang memadai.

"seharusnya sumber-sumber retribusi seperti tempat wisata, pasar, tempat parkir, tempat pertambangan serta tempat pelayanan dipelihara secata maksimal" kata Agung Supriyanto. (dim)